Labor Department Hong Kong

(I) Mempekerjakan pengurus rumah tangga asing  

Q1 Berapa "upah minimum yang diizinkan" (MAW) yang berlaku untuk memulai : kontrak kerja standar baru dengan seorang FDH?  

A1:Berlaku mulai 30 September 2023, MAW untuk FDHs adalah $4,870 per bulan, yang berlaku untuk kontrak kerja yang ditandatangani pada atau setelah 30 September 2023.

Q2 Bagaimana cara pemberi kerja dan FDH memutuskan kontrak kerja sebelum : tanggal berakhirnya?  

A2:Menurut kontrak kerja standar, pemberi kerja dan FDH sama-sama dapat memutuskan kontrak sebelum tanggal berakhirnya dengan memberi pemberitahuan tertulis tidak kurang dari satu bulan atau dengan membayar gaji satu bulan sebagai pengganti pemberitahuan kepada pihak yang lain. Pemberi kerja yang gagal membayar tunjangan wajib dan pembayaran lainnya yang perlu dibayarkan kepada FDH sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan (EO) dan kontrak kerja standar telah melanggar hukum.  

(II) Hak dan tanggung jawab ketenagakerjaan sehubungan pemutusan kontrak secara umum  

Q3 Apa saja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada FDH saat terjadi : pemutusan kontrak kerja?  

A3:FDH mendapatkan perlindungan dari EO yang sama dengan pekerja lokal. Mereka selanjutnya memiliki hak dan tunjangan yang disebutkan dalam kontrak kerja standar. Pemberi kerja yang ingin memutuskan kontrak kerja FDH perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada FDH satu bulan sebelumnya atau satu bulan gaji sebagai pengganti pemberitahuan serta pembayaran pemutusan hubungan kerja lainnya, yang termasuk –  

●  semua gaji yang belum dibayarkan;  

●  pembayaran sebagai pengganti untuk setiap cuti tahunan yang tidak diambil, dan setiap cuti tahunan pro rata untuk tahun cuti yang tengah berlaku;  

●  pembayaran sebagai pengganti untuk setiap hari libur wajib yang tidak diambil;  

●  jika berlaku, pembayaran masa bakti panjang atau pesangon; dan  

●  besaran lainnya yang perlu dibayarkan kepada FDH berkenaan dengan kontrak kerja, mis. transportasi pulang gratis, tunjangan makan dan perjalanan.  

Q4 Bagaimana cara menghitung tunjangan cuti tahunan jika pemberi kerja : memutuskan kontrak kerja FDH?  

A4:FDH berhak atas cuti tahunan yang digaji setelah bekerja setiap periode 12 bulan untuk pemberi kerja yang sama. Hak FDH atas cuti tahunan yang digaji akan meningkat secara bertahap dari tujuh hari hingga 14 hari sesuai masa kerjanya.  

Ketika kontrak kerja diputuskan, pemberi kerja harus memberi kepada FDH pembayaran sebagai pengganti untuk setiap cuti tahunan yang belum diambil berkenaan dengan setiap masa kerja 12 bulan penuh. FDH yang telah bekerja selama tiga namun kurang dari 12 bulan dalam satu tahun cuti (yaitu periode setiap 12 bulan setelah dimulainya hubungan kerja) berhak mendapatkan pembayaran tunjangan cuti tahunan pro rata.  

Q5Dalam kondisi apa pemberi kerja perlu membayar pesangon atau : pembayaran masa bakti panjang kepada FDH jika ia memutuskan kontrak FDH?  

A5:Pemberi kerja perlu membayar pesangon kepada FDH jika tenaga kerja tersebut telah bekerja berturut-turut selama tidak kurang dari 24 bulan dan diberhentikan (atau kontraknya tidak diperbarui) atas alasan tidak ada lowongan kerja lagi.  

Pemberi kerja perlu membayar pembayaran masa bakti panjang FDH jika FDH tersebut telah dipekerjakan secara terus-menerus selama tidak kurang dari 5 tahun dan diberhentikan (atau kontraknya tidak diperbarui) dengan alasan selain kesalahan berat terkait perbuatan FDH atau tidak ada lowongan kerja lagi.  

Akan tetapi, pemberi kerja tidak wajib membayar kedua-duanya pembayaran masa bakti panjang dan pesangon kepada FDH.  

Q6 Bagaimana cara menghitung pesangon dan pembayaran masa bakti panjang : bagi FDH?  

A6:Pesangon dan pembayaran masa bakti panjang dihitung sebagai berikut :

(gaji bulanan x 2/3) x tahun kerja yang diperhitungkan*

*masa kerja yang tidak mencapai satu tahun perlu diperhitungkan secara pro rata  

(III) Lainnya  

Q7 Bagaimana cara pemberi kerja dan FDH dapat meminta saran atau bantuan : terkait masalah kontrak kerja atau Undang-undang Ketenagakerjaan (EO)?  

A7:Divisi Hubungan Tenaga Kerja di Departemen Tenaga Kerja menyediakan layanan konsultasi untuk membantu pemberi kerja dan FDH dalam memahami berbagai hak ketenagakerjaan. Divisi ini juga menyediakan layanan konsiliasi gratis untuk memecahkan masalah klaim di bawah Undang-undang Ketenagakerjaan (EO) atau kontrak kerja.  

Jika konsiliasi tidak berhasil, Departemen Tenaga Kerja akan, sesuai permintaan pihak terkait dan bergantung pada besaran yang diklaim, merujuk kasus tersebut ke Dewan Ajudikasi Klaim Ketenagakerjaan Minor atau Pengadilan Tenaga Kerja untuk proses ajudikasi. Informasi mengenai EO dapat diperoleh melalui situs web Departemen Tenaga Kerja(http://www.labour.gov.hk) dan Layanan Pertanyaan Telepon (2717 1771).